Pehabong Uleh

Biji chestnut yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai kastanye, adalah salah satu nyamikan populer di masyarakat eropa. Jika anda membaca komik Donal Bebek terbitan Disney, buah inilah yang digotong-gotong oleh dua ekor tupai, Kiki dan Koko, yang kerap dikejar-kejar Donal. Dalam komik Donal Bebek terbitan Indonesia, chestnut atau kastanye itu disebut kenari.

Beberapa waktu lalu, mertua saya datang megoleh-olehi sekantong biji kastanye. Tidak dari eropa, melainkan dibeli dari toko buah All Fresh di Jakarta Selatan. Kastenye memiliki kulit biji yang keras dan agak tebal. Bagian yang dapat dimakan sebenarnya adalah daging biji. Rasanya mengingatkan kita pada biji nangka rebus, yang oleh masyarakat jawa biasa disebut biji beton. Mempur dan kedat. Memang menjadikan kastanye sebagai nyamikan, biji kastanye diolah dengan cara direbus atau panggang.

Iseng-iseng saya tanya harganya. ”Terlalu mahal untuk biji beton,” selorohnya ibu mertua saya. ”Apalagi untuk makanan tupai.”  Ia sama sekali tak menyebut harga.

Chestnut mengingatkan saya pada tumbuhan yang saya kenal sejak usia kecil: Petaling (Ochanostachys amentacea). Di samping rumah orang tua saya ada satu pohon petaling. Di kebun buah depan rumah ada tiga batang lagi. Jika sedang berbuah, kami akan memunguti buah petaling berjatuhan di tanah, atau sesekali memanjat. Daging buahnya kami pukul-pukul dengan kayu hingga mengelupas dan hanya tersisa bijinya. Bijinya sebesar kelereng. Biji itu biasanya direbus. Tapi lebih sering kami lemparkan saja ke tumpukan ranting yang dibakar ditengah kebun. Karena cara terakhir itu memberi kami hiburan. Biji-biji itu akan meletup dan berbunyi seperti petasan kecil setelah agak lama terbakar. Adakalanya biji itu ikut terlontar. Dengan begitu kami bisa menandai bahwa biji petaling sudah matang. Mirip dengan cara mengetahui roti panggang sudah matang begitu dilontarkan oleh toaster.

Di pasar Prabumulih, dulu kerap ditemukan pedagang menjual buah petaling.  Baik mentah atau yang sudah direbus. Tapi saat ini, pemandangan itu tak ditemukan lagi. Sebab, pohon ini memang bukanlah jenis yang dibudidayakan secara khusus. Tanaman hutan biasa. Atau jika ditanam, cuma sebagai tanaman tunggu-tungguan di kebun.

Secara berangsur-angsur, pohon ini menjadi langka. Lantaran hutan-hutan kecil di sekitar pemukiman habis ditebangi demi perluasan pemukiman. Pohon petaling juga ditebangi karena kayunya punya kualitas yang baik. Pada skala yang lebih besar hutan-hutan di sekitar Prabumulih dan bahkan Sumsel, juga dikonversi untuk perkebunan besar dan Hutan Tanaman Industri. Pola monokultur seperti pada perkebunan sawit atau HTI akasia juga mendorong laju habisnya pohon petaling.

Padahal, jika boleh berandai-andai... jika petaling masih bisa dibudidayakan kemudian diperkenalkan sebagai bahan nyamikan atau cemilan yang aneh dan sebutlah unik atau apalah, mungkin petaling punya harga yang bagus dan mahal. Tidak lagi cuma... ’secanting selawe’.
* * *

Anda mungkin kaget dengan judul di atas. Tapi memang tahi itu enak. Tentu tahi yang saya maksud bukanlah tinja, kotoran, feses, atau shitt.

Melainkan buah tahi.

Buahnya gemuk dan lancip seperti pacet kenyang. Ukurannya juga sepacet, sedikit lebih besar dari biji kacang tanah. Kulit buah tampak berbulu-bulu halus seperti beludru, berwarna putih keabuan. Daging buahnya putih. Biji-biji hitam di dalam buah membuat daging buah menjadi tampak berbintik-bintik, seperti daging buah jenis-jenis berry, atau buah naga. 

Tumbuhan tahi banyak ditemukan tumbuh di tepian sungai atau di hutan sekunder (misalnya, kebun karet tua). Jenis tumbuhan ini mudah dikenali karena bentuknya yang mirip bibit kelapa. Dari pangkal yang dekat tanah, muncul bunga berwarna kuning. Setiap bunga memiliki enam kelopak. Di sana pula buahnya ditemukan bergerombol.

* * *

Catatan Satu tahun blog dusunlaman

Bagian Kedua: Prabumulih di Peta Informasi

Berita tentang Prabumulih terkini, tentu bisa diakses melalui koran daerah di Sumsel. Baik Sriwijaya Post (Sripo), Sumatera Ekspress (Sumeks), Transparan, bahkan Palembang Pos. Sumatera Ekspress bahkan memberikan porsi lebih melalui “suplemen” khusus, Prabumulih Pos. Tapi bagi warga Prabumulih yang merantau, tentu saja kesulitan mengakses informasi tersebut.

Beruntung, koran sumsel terebut juga menyediakan versi online yang bisa diakses melalui internet. Selain Sripo dan Sumeks, Palembang Post juga pernah menyediakan versi online. Sayangnya, pada sumeks online, tidak menyertakan Prabumulih Postnya. Tentu saja, karena keterbatasan halaman maka terbatas pula porsi untuk berita lokal Prabumulih. Harapan lainnya adalah, siapa tahu koran nasional memuat satu berita tentang prabumulih. Ini jarang sekali terjadi.

Seiring dengan isyu e-government, Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih pun tidak mau ketinggalan. Maka dibangunlah situs atau web Pemkot Prabumulih. Lazimnya, sebuah situs milik pemerintahan di Indonesia, situs ini tampaknya hanya menyajikan berita seputar program pembangunan dan liputan seremonial di lingkungan Pemkot saja.

Beberapa waktu yang lalu, situs yang beralamat di http://kotaprabumulih.go.id ini tidak bisa diakses lagi.

Sebelum sampai pada masa “ditutupnya” situs pemkot tersebut, keinginan untuk menyediakan ruang bagi catatan-catatan kecil tentang prabumulih lahir. Maka, dengan keterbatasan sumberdaya, terbitlah dusunlaman ini.

Kenapa pilihannya adalah blog? Nantikan catatan berikutnya.
* * *  

Bayangkan, suatu hari pemerintah merencanakan pembangunan fasilitas publik di atas tanah atau lahan kita. Setuju atau tidak setuju, dalam 90 hari tanah kita akan tetap “hilang”. Anda pasti berpikir, mana ada ketentuan hukum yang mengijinkan hal tersebut.

Sungguh. Hal tersebut adalah keniscayaan.

Tentu saja ini bukan informasi baru. Tapi dusunlaman belum pernah merilisnya. Beberapa waktu lalu, dusunlaman bertemu seorang praktisi hukum asal Prabumulih, Syamsul Bahri, S.H. Sehari-hari Syamsul Bahri tergabung sebagai pengacara sekaligus aktifis hukum dan hak asasi manusia di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta. Dalam pertemuan yang tak lama itu, sempat didiskusikan perkembangan situasi terkini di kampung halaman Prabumulih.

Salah satu bahasan yang menarik dicatat adalah tentang pelebaran jalan Sudirman. Sebagaimana diketahui jalan utama di prabumulih ini, tidak berlangung mulus. Proses pelebaran jalan yang menggunakan jasa kesatuan TNI- YON ZIPUR  yang dimulai dari batas kota [arah palembang] ini, terhenti tepat di mulut jl. Senuling dusun Prabumulih. Dan dilanjutkan lagi di kawasan Bawah Kemang, persis di depan kantor Pertamina DOH Sumbagsel. [Mengenai jalan ini, dusunlaman pernah menuliskan catatan yang berjudul “Kisah Jalan  Leher Botol”].

Tulisan ini tidak akan menyinggung apa yang membuat masyarakat ‘terkesan’ enggan merelakan sebagian lahan di depan rumah mereka dibebaskan untuk pembangunan jalan. Tapi lebih pada apa yang terjadi jika masyarakat tetap mempertahankan sikap tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Syamsul Bahri, upaya mempertahankan lahan yang dilakukan masyarakat tersebut sebenarnya menjadi mirip sia-sia jika “Aturan tentang penggusuran paksa”, betul-betul diberlakukan. Yang dimaksud Peraturan Presiden no. 36 tahun 2005 atau Perpres 36/2005 tentang tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Oleh karena itu komponen-komponen masyarakat sipil perlu melakukan penolakan –dalam hal ini memberikan dukungan terhadap upaya peninjauan kembali—atas pemberlakuan perpres ini.

Beberapa lembaga swadaya masyarakat bahkan menolaknya dengan langsung mengajukan peninjauan ulang (judisial review) ke Mahkamah Agung (MA) begitu Perpres no. 36 ini dikeluarkan. Alasan penolakan ini adalah: Perpres ini melegalisasi pencabutan hak rakyat atas tanah. Dengan demikian ruang-ruang keberatan masyarakat tidak diakomodir oleh negara.

Praktek penggusuran Paksa.

Perpres ini bisa menjadi alat bagi pemerintah untuk melakukan praktek penggusuran paksa (forced eviction), dimana berpeluang memberikan otoritas dan wewenang kepada negara untuk mencabut hak atas tanah rakyat. Sedangkan masyarakat hanya diberi waktu 90 hari untuk bermusyawarah sebelum digusur paksa.

Perpres ini juga tidak memuat ketentuan menyangkut penentuan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang ke tempat atau lokasi lain. Lahirnya Perpres tidak dilakukan secara partisipatif, tidak lewat konsultasi publik, bahkan penentuannya dilakukan secara sepihak. Sangat mungkin malah dua belah pihak, antara investor (pemilik modal) dan pemerintah.

Perpres No. 36 2005 lebih kejam dibandingkan Keppres No. 55/1993 Tentang “Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. Kepress No 55/1993, yang pada rezim orde baru, menjelaskan “kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan.”

Implikasi pergantian produk hukum ini mengesahkan para pengusaha dan investor, untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghormati hak-hak rakyat. Perpres ini merupakan wujud dari zalimnya penguasa dan rakusnya pemodal dengan cara mempermudah masuknya investasi.

Patut dicatat,  Perpres ini lahir setelah diselenggarakannya pertemuan tingkat tinggi antara Pemerintah dengan Pemodal Asing  dalam kegiatan Infrastructure Summit Januari 2005 lalu.

Maka, bersiaplah. Jika ada investasi asing masuk ke wilayah anda, dan jika proyek pembangunannya di bangun di atas lahan anda, maka hak anda atas tanah pun dikorbankan.

* * *

                                                   Syamsul Bahri, S.H [aktivis YLBHI], praktisi hukum asal Prabumulih.

Keunikan arsitektur bangunan sebuah kota adalah keindahan. Tidaklah istimewa jika arsitektur sebuah kota sama saja dengan kota yang lain.

Jikalau anda sempat melancong ke kawasan pertokoan di kota ini pada dekade 1980-an, niscaya tak akan menemukan bangunan yang menyolok. Bangunan pertokoan masih didominasi oleh rumah-rumah panggung berbahan kayu. Tentu saja rumah-rumah panggung tersebut sudah diadaptasi. bagian bawahnya sebagian sudah dikeraskan dengan semen atau tegel dan bertembok. Tetapi masih beratap genting berbentuk limas.

Klik READ MORE untuk melanjutkan baca: